Apakah Jasa Service Kendaraan Beroda Empat Kena Ppn ????? – Ortax

Apakah jasa service yg dilakukan pada bengkel dikenakan PPN atau PPh? saya jadi galau…. Kalau spare part seh telah niscaya kena PPN.

Terima kasih

jadi kena PPN ya ? kita ini dealer kendaraan beroda empat yg eksklusif terdapat bengkelnya…kita jualan kendaraan beroda empat pula buat taxi… ada beberapa sopir taxi yg tdk mau dipungut PPN karena alasan angkutan umum. gmn ya rekan mengatasi ini…. jika kita ga pungut karena customernya ga mau apa masalahnya ya ?

mohon dibantu saya bener2 gundah….

Terima kasih

ada beberapa sopir taxi yang tdk mau dipungut PPN lantaran alasan angkutan generik. gmn ya rekan mengatasi ini…. jika kita ga pungut karena customernya ga mau apa masalahnya ya ?

nggak mau bayar PPN untuk service maksudnya?

kalau kita ga pungut lantaran customernya ga mau apa masalahnya ya ?

harganya include aja rekan,,jadi sudah termasuk ppn dalam harga tsb…koreksi rekan lainnyasalam

jikalau kita ga pungut karena customernya ga mau apa masalahnya ya ?

harus pungut dong ppnnya bila anda telah PKP rekan shaira, apabila nir anda yang kena sanksinya. klo mau nggak mau yah seluruh customer akhir atau end user nir ada yg rela di pungut ppn karena nir sanggup dikreditkan & dibiayakan. he he he

Pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak harus memungut, menyetor, & melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yg https://www.jasaservice.web.id terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya.

nggak mau bayar PPN buat service maksudnya?

Ya…..rekan ada aja alasannya…..hehe

Originaly posted by johanwahyudi:

harganya include aja rekan,,jadi sudah termasuk ppn pada harga tsb…koreksi rekan lainnya

Pengusaha yg telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajibmemungut, menyetor, & melaporkanPajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutangatas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yg dilakukannya.

Sanksi apa ya…..soalnya ada beberapa yang nir dipungut….

Terima kasih rekan2

Sanksi apa ya…..soalnya ada beberapa yang nir dipungut….

sanksinya bakal disuruh bayar PPN yang nir dipungut plus sanksi bunga 2%

sanksinya bakal disuruh bayar PPN yg tidak dipungut plus sanksi bunga dua%

putusan bulat……

(1)Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: a.Pajak Penghasilan pada tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b.berdasarkan hasil penelitian masih ada kekurangan Jasa Service pembayaran pajak menjadi akibat salah tulis dan/atau keliru hitung; c.Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa hukuman &/atau bunga;d.pengusaha yg telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, namun nir membuat faktur pajak atau menciptakan faktur pajak, namun tidak tepat ketika; e.pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (lima) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 & perubahannya, selain: 1.identitas pembeli sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (lima) alfabetb Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 & perubahannya;atau dua.bukti diri pembeli dan nama & tandatangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) alfabetb dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hat penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; f.Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak nir sinkron dengan masa penerbitan faktur pajak; atau g.Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi & telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 & perubahannya. (2)Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki kekuatan aturan yg sama menggunakan surat ketetapan pajak. (3)Jumlah kekurangan pajak yg terutang pada Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a & alfabetb ditambah menggunakan hukuman administrasi berupa bunga sebesar dua% (dua persen) per bulan buat paling usang 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak. (4)Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) alfabetd, alfabete, atau alfabetf masing-masing, selain harus menyetor pajak yang terutang, dikenai hukuman administrasi berupa hukuman sebanyak 2% (dua %) menurut Dasar Pengenaan Pajak.

jikalau bengkelnya PKP wajibmemungut PPN dari pelanggannya.tapi jikalau kasus PPh ( PPh 23) nya justru pihak Bengkelyang dikenakan PPh nya selaku pemberi jasa..

tapi bila perkara PPh ( PPh 23) nya justru pihak Bengkel yg dikenakan PPh nya selaku pemberi jasa..

mohon bantuan penjelasannya rekan asma?

akan tetapi kalau perkara PPh ( PPh 23) nya justru pihak Bengkel yang dikenakan PPh nya selaku pemberi jasa..

mohon donasi penjelasannya rekan asma?

Jasa bengkel termasuk salahsatu Jasa Lain sinkron PMK No. 244/PMK.03/2008

Leave a Reply

Your email address will not be published.