Mengenal Perseroan Perorangan – Solusi Hukum Online

Dengan adanya Undang-Undang nomor11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) berefek pada berbagai perubahan di aneka macam sektor. Salah satunya merupakan dengan adanya sistem Jasa Pembuatan PT Perorangan Perseroan Perorangan . Perseroan Perorangan diperkenalkan UU Cipta Kerja terhadap perubahan UndangUndang Nomor 40 Tahun 200Biaya Pendirian PT Perorangan 7 mengenai Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007) (buat selanjutnya UU No. 40/2007 yg mana diubah sang UU Cipta Kerja diklaim dengan “UU PT”).

Karakteristik Perseroan Perorangan

ciri Perseroan Perorangan mencakup:

1. Didirikan / Dibentuk sang satu orang juga mempunyai satu pemegang saham

“Jika Perseroan memenuhi kriteria menjadi Usaha Mikro dan Kecil bisa didirikan sang 1 (satu) orang.”

Sebagai citra perbandingan, umumnya Perseroan Terbatas nir bisa didirikan Jasa Pendirian PT Perorangan & dimiliki sang satu pemegang saham saja. Walaupun pada keadaan tertentu Perseroan Terbatas sanggup dimiliki oleh satu pemegang saham, tetapi akan menaruh akibat bahwa pemegang saham akan bertanggung jawab penuh secara eksklusif atas perikatan perseroan dan juga harus segera mengalihkan sahamnya pada pihak lain (Pasal 7 ayat (1), ayat (lima), dan ayat (6) UU PT).

2. Pemegang Sahamnya dibatasi hanya buat satu orang

Hanya satu orang saja yang dapat mendirikan dan menjadi pemegang saham untuk sebuah Perseroan Perorangan. ketentuan ini mampu di lihat dalam ketentuan Pasal 135E UU PT yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemegang saham Perseroan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A adalah orang perseorangan.”

Keadaan ini menjadi pembeda jua dengan Perseroan Terbatas generik, di mana pada Perseroan Terbatas pemegang sahamnya bisa berupa badan aturan.

tiga. Pendiri dan Pemegang Sahamnya Harus Warga Negara Indonesia

Dalam Pasal 6 ayat (1) dan (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun Jasa Pengurusan PT Perorangan 2021 mengenai Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria buat Usaha Mikro dan Kecil (“PP No. 8/2021”) menegaskan bahwa Perseroan Perorangan hanya dapat didirikan sang Warga Negara Indonesia yg memenuhi persyaratan:berusia paling minimal 17 (tujuh belas) tahun; & cakap aturan.

4. Perseroan Perorangan hanya berlaku kepada Usaha Mikro dan Kecil

Melihat pada ketentuan Pasal 153A ayat (1) UU PT, & diatur lebih detail dengan PP No. 8/ 2021 Melihat pasal 2 ayat (1), disebutkan Perseroan Perorangan hanya bisa dibentuk sang Usaha Mikro & Kecil saja.

apabila melihat pada pengaturan di Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Mengenai Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi & Usaha Usaha yg masuk ke pada kriteria bisnis mikro (Pasal 35 ayat (tiga).a jo. ayat (lima).a PP No. 7/2021) merupakan:bisnis bisnis menggunakan kapital usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) jumlah ini nir termasuk tanah & bangunan loka usaha; ataubisnis menggunakan output omset tahunan paling poly Rp 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).

Sedangkan bisnis yg termasuk dalam kriteria usaha mini(Pasal 35 ayat (tiga).b

jo. ayat (lima).b PP No. 7/2021) merupakan:bisnis usaha dengan kapital usaha lebih menurut Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000 (5 miliar Rupiah) hal ini tidak termasuk tanah dan bangunan loka bisnis; atauusaha usaha menggunakan omset tahunan lebih berdasarkan Rp dua.000.000.000 (dua miliar Rupiah) hingga dengan paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah).

lima. Pada Pemegang Saham Perseroan Perorangan tidak Langsung bertanggung jawab dalam perikatan & kerugian menurut Perseroan Perorangan

Karakteristik yang satu ini pula dimiliki sang Perseroan Terbatas, yaitu prinsip pertanggung jawaban terbatas pemegang saham. bisa di lihat padaPasal 153J ayat (1) UU PT:

“Pemegang saham di Perseroan Usaha Mikro & Kecil nir eksklusif bertanggung jawab secara langsung pada perikatan Perseroannya dan jua nir bertanggung jawab jika terjadi kerugian Perseroan melebihi kepemilikan sahamnya”

UU PT mengatur pula mengenai restriksi pertanggungjawaban pada Perseroan Perorangan. bila hal-hal tadi dipenuhi, maka pemegang saham permanen bertanggung jawab secara langsung atas kerugian Perseroan Perorangan (Pasal 153J ayat (2) UU PT):Sarat sarat Perseroan Perorangan menjadi badan hukum belum atau tidak terpenuhi;pemegang saham yang mana baik langsung maupun tidak pribadi memiliki itikad buruk menggunakan maksut memanfaatkan Perseroan Perorangan buat melawan aturan menggunakan menggunakan kekayaan Perseroan Perorangan, & menyebabkan kekayaan Perseroan Perorangan sebagai nir cukup buat melunasi utang Perseroan Perorangan.

apabila diperhatikan, pada pasal 153J UU PT ini sama menggunakan Pasal 3 UU PT. ini menyebutkan bahwa Perseroan Perorangan tetap masih memiliki prinsip pertanggung jawaban terbatas antara perseroan dan pemegang sahamnya Seperti Perseroan Terbatas pada umumnya.

Perbedaan lain pada Perseroan Perorangan dengan Perseroan Terbatas umumnya merupakan terkait menggunakan pendiriannya.

1.nama dan tempat kedudukan Perseroan Perorangan;

dua.jangka saat berdirinya Perseroan Perorangan;

3.maksud dan tujuan dan aktivitas bisnis Perseroan Perorangan;

4.jumlah kapital dasar, kapital ditempatkan, dan modal disetor;

5.nilai nominal & jumlah saham;

6.alamat Perseroan Perorangan; dan

7.nama lengkap,loka & lepas lahir,pekerjaan,tempat tinggal,angka induk kependudukan,& angka utama wajibpihak menurut pendiri sekaligus direktur & pemegang saham Perseroan Perorangan.

perlu diperhatikan pula bahwa pendiri harus menyetorkan modal dan disetor penuh untuk bukti penyetoran yg absah wajibdisampaikan secara elektronika pada Kementerian Hukum & HAM paling lambat 60 Hari menurut lepas pengisian Pernyataan Pendirian (Pasal 4 ayat (2) PP No. 8 / 2021).

Setelah registrasi maka Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan sertikat pendaftaransecara elektronika (Pasal 6 ayat (3) PP No. 8 / 2021). Dengan memiliki sertikat pendaftaranini maka Perseroan Perorangan absah berstatus sebagai badan hukum (Pasal 6 ayat (tiga) PP No. 8 / 2021), dan dengan diperolehnya status badan hukum menurut Perseroan Perorangan ini maka prinsip pertanggung jawaban terbatas yg diatur pada Pasal 135J UU PT mulai berlaku.

Untuk struktur permodalan untuk Perseroan Perorangan tidak ada peraturan kusus yg mengatur, menggunakan kondisi ini maka ketentuan Perseroan Terbatas sebagai tetap berlaku.

Berdasarkan Pasal tiga jo. Pasal 4 PP No. 8 / 2021 mengatur perseroan (termasuk Perseroan Perorangan) wajibmempunyai kapital dasar menggunakan besaran yg dipengaruhi dari keputusan pendiri Perseroan Perorangan, & sebesar 25% (dua puluh 5 persen) modal dasar ini harus ditempatkan dan disetor secara penuh.

mengenai kapital minimum, ketentuan perundang-undangan ketika ini nir lagi mengatur tentang minimum modal buat Perseroan Terbatas, dengan demikian nir terdapat ketentuan minimum modal lagi buat Perseroan Perorangan. Sebelumnya, UU No. 40/2007 mengharuskan modal dasar dari Perseroan Terbatas paling sedikit Rp 50.000.000,00 (5 puluh juta Rupiah).

Tetapi ketentuan ini otomatis tidak berlaku lagi menggunakan adanya UU Cipta Kerja

Pengurusan Perseroan Perorangan

Berdasarkan Pasal 153D UU PT mengatur mengenai ketentuan bahwa yg menjalankan pengurusan Perseroan Perorangan adalah Direksi. apabila kita melihat pada ketentuan dalam Pasal 7 ayat (dua).g PP No. 8 / 2021 dijelaskan bahwa seseorang Direksi Perseroan Perorangan dapat menjadi seseorang pendiri yg sekaligus juga pemegang saham.

Kewajiban merubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas

Sebagaimana telah dijelaskan pada atas eksistensi dari Perseroan Perorangan ini dikhususkan buat Usaha Mikro & Kecil saja. Dengan demikian sebagaimana dijelaskan pula dalam Pasal 9 PP No. 8 / 2021 jika keadaan keadaan berikut kedepan terjadi perubahan, maka sebuah Perseroan Perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas, jika terjadi:

1.bila pemegang saham sebagai lebih berdasarkan 1 (satu) orang; &/atau

2.tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro & Kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Usaha Mikro & Kecil.

Perubahan ini perlu dilakukan melalui akta notaris & didaftarkan secara elektro kepada Kementerian Hukum & HAM & dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yg berlaku mengenai Perseroan Terbatas (Pasal 9 ayat (2) dan (3) PP No. 8/2021).

Pembubaran Perseroan Perorangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP No. 8/2021, pembubaran Perseroan Perorangan ditetapkan menggunakan keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan dan dituangkan pada Pernyataan Pembubaran. Pernyataan Pembubaran ini lebih lanjut diberitahukan secara elektronika pada Kementerian Hukum & HAM.

1.menurut keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yg memiliki kekuatan aturan yang sama menggunakan kedap generik pemegang saham;

2.jangka waktu berdirinya yg ditetapkan pada Pernyataan Pendirian atau perubahannya sudah berakhir;

tiga.menurut penetapan pengadilan;

Leave a Reply

Your email address will not be published.