Pendirian Pt Perorangan Sesuai Menggunakan Uu Cipta Kerja

Pendirian badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bisa dilakukan sang satu orang sebagai Pemegang saham sekaligus Direktur. Jasa Pendirian PT Perorangan

Sebagaimana telah diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 (UU Cipta Kerja) Tentunya hal ini sangat mendukung kemudahan para pelaku bisnis pada Jasa Pengurusan PT Perorangan membentuk usahanya.

Index dalam konten ini

PT Perorangan hanya bisa didirikan untuk kriteria usaha mikro dan minisinkron menggunakan PP No 7 tahun 2021 mengenai Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. 

Kriteria bisnis mikro ditentukan berdasarkan kapital usaha maksimalRp 1 miliar tidak termasuk tanah & bangunan tempat bisnis atau hasil penjualan tahunan aporisma Rp dua miliar.

Sementara bisnis kecil ditentukan menurut kepemilikan modal usaha lebih dari Rp1 miliar-Rp 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat bisnis atau mempunyai hasil penjualan tahunan lebih berdasarkan Rp2 miliar-Rp15 miliar

Dasar aturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro & Kecil;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Pengertian PT Perorangan

PT Perorangan merupakan Badan Hukum perorangan Biaya Pendirian PT Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro & Kecil sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan tentang Usaha Mikro & Kecil”.

Dengan pengertian PT Perorangan tadi, maka dapat diketahui bahwa PT Perorangan mempunyai unsur perorangan & unsur usaha mikro dan mini.

Dimana pembahasan lebih detil dijelaskan pada bawah ini.

Unsur Penting PT Perorangan

Dalam pengertian PT pada UU Cipta Kerja, masih ada pengertian PT Perorangan menggunakan unsur (1) perorangan & (2) kriteria UMK. 

Perorangan berarti satu orang. Pengertian ini pula hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Orang asing tidak bJasa Pembuatan PT Perorangan oleh mendirikan PT Perorangan.

Pendiri PT Perorangan hanya satu orang dan menggunakan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi menggunakan perusahaan. Perseroan Perorangan mempunyai karakteristik nir ada ketentuan kapital dasar minimal, relatif mengisi pernyataan pendirian.

Pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris, relatif satu orang pendiri atau hanya mempunyai satu pemegang saham, & nir perlu terdapat komisaris pada dalamnya.

UMK berarti usaha mikro & kecil. 

Kriteria usaha mikro berarti mempunyai modal di bawah Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).

Kriteria usaha kecil berarti mempunyai kapital diatas Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) hingga dengan Rp lima.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

Dengan demikian bisa dijabarkan bahwa PT Perorangan adalah PT yang didirikan sang 1 (satu) orang dengan modal pada bawah Rp lima.000.000.000,00 (5 miliar Rupiah).

Baca: Wajib Diketahui! Jenis Risiko di OSS RBA

Apa saja prosedur dan syaratnya pendirian PT Perorangan?

Meski pendirinya hanya 1 orang, akan tetapi perlu ditegaskan bahwa PT Perorangan statusnya permanen badan hukum sama misalnya PT yang selama ini kita kenal dengan adanya minimal dua pendiri & pemegang saham (selanjutnya diklaim PT biasa). Status PT Perorangan sebagai badan aturan ditegaskan pada Pasal 1 PP No.8 Tahun 2021 yg menyebutkan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan aturan yang adalah persekutuan kapital, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yg seluruhnya terbagi pada saham atau badan hukum perorangan yg memenuhi kriteria bisnis mikro dan kecil sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro dan kecil.

PP No 8 tahun 2021 selanjutnya, memilih bahwa kriteria modal mikro adalah bisnis menggunakan modal dibawah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) & bisnis kecil dengan kapital antara Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) hingga menggunakan Rp lima.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

Baca: Cara Mengurus Izin Konstruksi Pasca OSS RBA

1. Persyaratan Pendirian Perseroan Perorangan :

Perseroan Terbatas disebut menjadi Persero adalah badan hukum yang didirikan sesuai menggunakan kriteria usaha mikro & kecil.

Membuat Surat pernyataan Pendirian sinkron menggunakan Format yg terdapat pada lampiran PP No. 8 tahun 2021 PP mengenai Modal UMK.

Perseroan perorangan didirikan hanya sang 1 orang.

Perseroan perorangan harus memiliki Modal Dasar dan kapital disetor. Sama misalnya Perseroan Terbatas ketentuan kapital disetor yaitu minimal 25% berdasarkan kapital dasar yang dibuktikan menggunakan bukti penyetoran yang sah.

Perseroan Perorangan didirikan sang WNI dengan mengisi peryataan pendirian pada Bahasa Indonesia

WNI sebagaimana dimaksud wajibmemenuhi kondisi yaitu : harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum.

2. Proses Pendirian PT Perorangan :

Didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris)

Memiliki aktivitas usaha mikro dan mini

Pendiri membuat surat pernyataan pendirian

Pendaftaran secara elektronika Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI

Mengurus NPWP Perseroan Perorangan

Mengurus NIB dan Izin bisnis Perseroan Perorangan

tiga. Syarat Pendirian Perseroan Perorangan :

KTP Pendiri

NPWP Pendiri

Alamat Perseroan Perorangan (apabila alamat di Jakarta, maka harus memenuhi kondisi zonasi sesuai dengan perda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi

Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan

Simak: Pahami Jenis Risiko di OSS RBA

Surat Pernyataan Pendirian perseroan perorangan tersebut didaftarkan secara elektronik pada Menteri. Adapun format isian pernyataan pendirian Perseroan perseroangan merupakan sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;

Jangka ketika berdirinya Perseroan perorangan;

Maksud dan tujuan serta aktivitas bisnis Perseroan perorangan;

Jumlah modal dasar, kapital ditempatkan, dan modal disetor;

Nilai nominal dan jumlah saham;

Alamat Perseroan perorangan; dan

Nama lengkap, tempat dan lepas lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomorinduk kependudukan, & nomorpokok wajibpajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Laporan Keuangan PT Perorangan

Perseroan perorangan harus menciptakan laporan keuangan. Laporan keuangan tadi akan didaftarkan secara elektro lalu kementerian akan menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik. Adapun isian format menurut laporan keuangan merupakan sebagai berikut :

Laporan posisi keuangan;

Laporan keuntungan rugi; dan

Catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.

Jika Perseroan Perorangan nir membicarakan laporan keuangan maka akan dikenakan hukuman berupa :

Teguran tertulis;

Penghentian hak akses atas layanan; atau

Pencabutan status badan aturan.

Baca: Cara Membuat Perjanjian Pisah Harta / Perjanjian Pra Nikah

Perubahan Perseroan Perorangan

Leave a Reply

Your email address will not be published.